Yogyakarta City’s Transportation

JAKARTA (KR) - Kepala Humas PT Kereta Api Noor Hamidi mengatakan, mulai tahun 2006 sampai 2009 perusahaan KA meningkatkan daya angkut dan pembangunan kereta barang pada 17 koridor di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Peningkatan ini dimaksudkan untuk memanfaatkan potensi yang belum tergarap.
Lebih lanjut.. | www.kr.co.id

Yogyakarta, Kompas - PT Kereta Api mengeluhkan perilaku sejumlah warga Kota Yogyakarta yang membuang puing-puing reruntuhan bangunan akibat bencana gempa bumi di kawasan rel kereta api. Hal itu potensial mengganggu proses pengerjaan proyek pemasangan jalur rel ganda antara Stasiun Tugu Yogyakarta-Solo Balapan.
Lebih lanjut…

Sumber: www.kompas.com, 21 Juni 2006

Jakarta, Kompas - Departemen Perhubungan akan memprioritaskan pelaksanaan beberapa proyek kereta api pada tahun 2007 dengan alokasi dana sebesar Rp 2,67 triliun. Proyek yang menjadi prioritas perkeretaapian di antaranya lanjutan pembangunan jalur ganda Kutoarjo-Yogyakarta, Cikampek-Cirebon, dan Cirebon-Kroya.

Lebih lanjut…

Sumber: www.kompas.com, 22 Juni 2006

Jalur rel ganda (double track) lintas Solo - Yogyakarta sepanjang 59 km akan dioperasikan September mendatang. Saat ini pengerjaan jalur ganda sudah terselesaikan 90 persen (Solo Balapan-Maguwoharjo). Sedang 10 persennya atau sekitar 5,9 km yakni dari timur jembatan Janti - Lempuyangan - Tugu pengerjaannya sudah dimulai sejak akhir April lalu.
Lebih lanjut…

Sumber: www.kr.co.id, 22 Juni 2006

Secara bertahap, terminal barat Bandara Adisutjito yang hancur terkena gempa bumi mulai difungsikan kembali. Meski belum seluruhnya, namun dalam waktu dekat, layanan penumpang pesawat udara melalui terminal ini sudah dilakukan.

Menurut Manajer Administrasi dan Keuangan Bandara Adisutjipto, Aryadi Subagyo kepada KR, Rabu (21/6) kemarin mengemukakan, meski terminal sebelah barat sudah difungsikan, namun demikian terminal sebelah timur dioperasikan. Rencananya, untuk terminal sebelah timur yang biasanya untuk penerbangan internasional ini, digunakan untuk penumpang pesawat Garuda. Sedangkan untuk penumpang pesawat lainnya, diarahkan ke terminal barat. Meski demikian, pembagian ini tidak mutlak.

“Saat ini, terminal sebelah barat masih terus diperbaiki. Bagian yang akan difungsikan adalah sebelah belakang dari bagian yang rusak. Sedangkan untuk bagian depan, memang belum segera direnovasi, namun akan ada pagar pembatas. Dikemukakan Aryadi, sampai saat ini jumlah penumpang pesawat udara yang melalui bandara Adisutjipto cukup tinggi. Setiap hari ada sekitar 3.400 penumpang. Jumlah ini memang cukup padat.

“Saat liburan, jumlah penumpang akan bertambah lagi. Sebelumnya jumlah penumpang juga cukup tinggi, karena banyak kerabat dari luar daerah ingin menengok saudara yang terkena musibah gempa,” katanya.

“Kepadatan ini memang luar biasa. Mereka menyerbu loket maskapai penerbangan, dan membuat pesawat cukup penuh,” katanya.

Dikemukakan Aryadi, berusaha untuk tetap menjaga layanan dengan baik terhadap calon penumpang, meski kondisi bandara sebagian rusak akibat gempa.

Kapasitas ruang tunggu dan keberangkatan internasional ini memang terbatas, yakni hanya menampung sekitar 180 penumpang saja. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung tersebut, maka penumpang yang masuk di ruang keberangkatan ini adalah yang sudah mau berangkat setelah sebelumnya melakukan boarding pass.

Sebelumnya, bandara sempat ditutup karena terjadi retak-retak di landasan pacu. Bandara dapat dibuka kembali setelah retak-retak diperbaiki. Landasan yang mengalami keretakan berada di sebelah barat, atau dekat dengan jurang sungai. Keretakan berada di hampir separuh landasan. Sehingga memaksa bandara tidak dapat dioperasionalkan.

“Yang jelas, semua jadwal penerbangan melalui bandara tetap dapat dilayani,” tambahnya.

Salah satu penumpang mengemukakan, kepergian ke Jakarta dan tinggal di tempat saudara semata-mata untuk menenangkan diri. Jika terus di Yogya, rasanya tidak nyaman, karena harus tidur di luar dan dilanda cemas karena gempa susulan masih terjadi.

Sumber: Kedaulatan Rakyat Online, 22 Juni 2006

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo, mengatakan, penjualan kendaraan bermotor pada semester I tahun 2006 ini mengalami penurunan hingga 49 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005. Untuk meningkatkan penjualan ini, Gaikindo akan menggelar pameran otomotif berskala internasional yakni Indonesia International Motor Show/IIMS the 14th 21-30 Juli 2006 di Balai Sidang Jakarta.

Sedangkan penjualan kendaraan bermotor pada tahun 2006 juga diperkirakan sekitar 320.000 hingga 350.000 unit atau menurun dari tahun 2005 yang mencapai 500.000 unit. ”Target kami yang semula 400-500 ribu unit itu karena kita perkirakan pada bulan April dan Mei ada kenaikan. Namun yang terjadi hingga akhir Mei penjualan baru 150 ribu unit dengan penjualan tertinggi pada bulan Mei 25 ribu unit. Jadi kita hanya berani menargetkan sebesar 320.000-350.000 unit sampai akhir tahun,” kata Bambang.

Menurutnya, lesunya pasar mobil dalam negeri juga memberikan dampak terhadap penutupan tiga pabrik mobil, seperti pabrik Timor. Kapasitas produksi yang seharusnya 800 ribu unit kini hanya tinggal 320 ribu unit.

Menyinggung tentang pameran, ketua Penyelenggara pameran IIMS Wiwiek Kurnia mengatakan, selama pameran ini ditargetkan transaksi Rp 1,2 triliun. sedangkan peserta pameran ini akan diikuti 151 partisipan dari 21 agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan 130 non-ATPM. ”kita tahu bahwa sekarang ini pasar otomotif sedang mengalami kelesuan. Namun kita harapkan total penjualan selama pameran itu di atas Rp 1,2 triliun atau lebih besar dari yang diperoleh pada tahun lalu yakni sebesar Rp 1,19 triliun,” katanya.

Dikatakan, dalam pameran mendatang, hampir semua industri otomotif akan memamerkan beberapa produk unggulan mereka serta produk terbarunya. Seperti Toyota, Audi, Suzuki, Nissan, Ford.

Masih lesunya pasar mobil juga dirasakan oleh Manajer Nissan Yogya, Johan Cahaya. Menurutnya, hingga akhir semester kedua 2006 nanti pun, masih belum bisa dipastikan kondisi akan pulih seperti semula. ”Bisa bertahan, dalam arti ada penjualan pun sudah bagus,” kata Johan, kepada KR, di kantornya, Jl Magelang, Yogya.

Namun demikian, kendati tantangan makin berat dan pasar tetap lesu, produk-produk baru mobil tetap jalan, termasuk keluaran terbaru dari Nissan. Karena, produk baru tersebut memang sudah direncanakan dan sudah ada forecast sendiri. ”Hanya saja, mungkin dalam jumlah produk atau kuantitasnya yang dikurangi,” katanya. Diakui pula akibat menurunnya omzet penjualan mobil, maka biaya operasional menjadi tidak tercover lagi dan beberapa dealer terpaksa ‘nombok’. Namun demikian Johan Cahaya mengharapkan tahun 2007 nanti, kondisi perekonomian akan membaik dan pasar mobil bisa merangkak naik pula.

Sumber: Kedaulatan Rakyat Online, 22 Juni 2006

PROBLEMA kemacetan dan kepadatan lalulintas, tak cuma dialami negara berkembang seperti kota-kota besar di Indonesia dan Thailand, serta Bangladesh. Singapura, pun mengalaminya. Sehingga, berbagai upaya dilakukan pemerintah Singapura dalam mengurangi kepadatan jalan-jalan tertentu, yang selama ini memang jadi ’sasaran’ lalulintas mobil pribadi dan mobil-mobil perusahaan.

Salah satu sistem yang diterapkan adalah memasang alat yang dinamakan Electronic Road Pricing/ERP. Kalau kita melewati jalan-jalan tertentu di Singapura, khususnya jalan-jalan protokol dan jalan potensial kemacetan, di atas, biasanya menempel jembatan penyeberangan, akan tampak alat tersebut. Alat ini dilengkapi dengan sensor dengan teknologi canggih, sehingga bisa memantau semua jenis kendaraan yang lewat di bawahnya.

Sistem yang diberlakukan sederhana saja. Untuk setiap jalan, setiap mobil yang lewat akan tersensor dan kemudian dikenakan bayaran secara elektronik antara 80 sen hingga 2,8 dolar Singapura. Sehingga, jangan heran kalau mobil yang kita tumpangi, di sebelah kemudi terdapat sebuah kotak. Karena, kotak yang dinamakan cash box ini berisi persediaan uang untuk membayar ERP. Alat ini merupakan In Vehicle Unit. Jadi, pengemudi harus setiap saat mengontrol apakah persediaan uangnya mencukupi untuk bisa melewati jalan yang diberlakukan sistem ERP tersebut. Apabila persediaan uang sudah tak mencukupi, dan pengemudi lupa mengontrol, alat ini akan memberikan tanda warning kepada pemiliknya.

Memang, alat ini tampak cukup efektif karena mulai banyak kendaraan yang terpaksa menghindari jalan-jalan ERP. Alhasil, kepadatan lalulintas pun bisa diratakan dan disebar di beberapa jalan lainnya. Pemberlakuan sistem ERP adalah jam-jam tertentu, sementara untuk jam sepi dan tidak sibuk, dibebaskan, seperti misalnya pukul 10.00-12.00 dan pada tengah malam.

Penerapan sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar, karena hampir semua pengendara paham betul aturan lalulintas dan mereka mentaatinya dengan penuh kesadaran. Wisatawan yang berkunjung ke Singapura, akan dibuat nyaman berada di jalan, baik memakai kendaraan sewa, maupun angkutan umum. Sebab, selain budaya ‘mengalah’ sangat dirasakan, juga hampir tak pernah mendengar suara klakson mobil. Suasana tenang benar-benar terasa di jalan raya. Dengan penerapan ERP ini, kenyamanan pemakai jalan menjadi makin terjamin. Kuncinya sederhana, yakni kesadaran dan menghargai orang lain.

Sumber: www.kr.co.id, 6 Mei 2006

Pertambahan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas secara tidak langsung memicu terjadinya kemacetan. Keberadaan traffic light yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadikan traffic light hanya sekedar pelengkap jalan. Padahal jika dikaji secara mendalam traffic light adalah hal yang penting dalam berlalu lintas. Untuk itu selain mengoptimalkan pelayanan, traffic light perlu diperbaiki dengan mendahulukan angkutan umum. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Organda DIY Johnny Sunu pada KR di ruang kerjanya, Kamis (4/5).

Jhonny mengatakan, perkembangan transportasi dan pusat-pusat perbelanjaan harus selalu dipantau. Sebab jika tidak ditangani secara serius cepat atau lambat akan memicu terjadinya kemacetan. Untuk mengatasi persoalan itu pihak-pihak yang terkait perlu menyediakan angkutan umum dengan fasilitas yang memadai tapi harganya tetap terjangkau. Jika hal itu terwujud selain kemacetan menjadi berkurang, adanya pencemaran udara akan bisa diminimalisir.

“Tingginya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum jika dikaji secara mendalam karena fasilitas angkutan yang kurang memadai. Tapi jika fasilitasnya memadai saya optimis, animo masyarakat untuk menggunakan angkutan umum bisa meningkat,”katanya.

Johnny menambahkan, masalah traffic light dan kemacetan tidak bisa diselesaikan secara sepotong-sepotong atau dari satu sektor. Sebab jika penyelesaiannya hanya sepotong-sepotong disamping hasilnya tidak maksimal, dikhawatirkan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Untuk itu masyarakat pengguna, pelaksana dan dewan harus punya komitmen yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

Meski Departemen Perhubungan telah mengeluarkan pernyataan bahwa masing-masing daerah berhak mengelola transportasinya sendiri termasuk perkeretaapian, namun PT KA Daop VI belum memiliki rencana jangka pendek untuk membuat jalur KA baru ataupun menghidupkan kembali jalur KA yang sudah lama tidak digunakan.

Plh Humas PT KA Daop VI Mochtadi di ruang kerjanya, Kamis (4/5) mengemukakan, untuk menata jalur KA sendiri, masih harus menunggu selesainya revisi Undang-Undang nomor 13 tahun 1992 tentang perkeretaapian yang saat ini tengah dalam tahap pembahasan antara pemerintah dengan DPR RI.

“Sebelum revisi UU tersebut selesai, kami tetap berpedoman pada UU lama yang di dalamnya belum mengatur hal itu,” kata Mochtadi.

Namun, lanjutnya, jika UU tersebut telah direvisi, tidak menutup kemungkinan, Pemerintah Daerah maupun swasta bersama PT KA bisa ikut andil dalam mengelola perkeretaapian. Sehingga pembuatan jalur baru untuk jarak pendek dapat terwujud.

Lebih lanjut Mochtadi menuturkan, pertengahan tahun lalu, PT KA Daop VI bersama dengan Pemprop DIY dan tim ahli dari Cekoslovakia juga telah melakukan studi kelayakan untuk mengoperasikan KA jarak pendek dengan rute Prambanan-Tugu-Wates. Namun hingga sekarang belum ada kepastian kapan proyek tersebut terealisasi.

Ditanya mengenai usulan dari Dephub untuk melakukan revitalisasi jalur KA yang sudah lama tidak digunakan Mochtadi mengemukakan, sesuai dengan UU nomor 13, kebijakan tersebut berada di tangan Dephub. Sampai sekarang pihaknya juga belum mendapat instruksi langsung dari Dephub untuk melakukan revitalisasi jalur KA.

Disebutkan untuk wilayah DIY sendiri terdapat 2 jalur KA yang sudah lama tidak dipergunakan, yaitu Yogya-Bantul sepanjang 14,9 Km dan Yogya-Magelang sepanjang 46,8 Km. Kondisi rel saat ini sebagian sudah tertimbun tanah, bahkan ada yang berubah menjadi pemukiman penduduk.

“Untuk menghidupkan kembali jalur tersebut juga perlu dipertimbangkan untung ruginya. Kalau digunakan untuk angkutan umum, mampukah KA nantinya bersaing dengan moda angkutan lain yang jauh lebih cepat. Tetapi jika dikembangkan untuk jalur khusus wisata peluangnya justru lebih besar. Wisatawan dari Yogya bisa berkunjung ke Candi Borobudur dengan menggunaan kereta,” tambah Mochtadi.

Sementara itu, Manager Garuda Wisata Tour’s dan Travel Edy Prabowo mengemukakan, guna mendukung kepariwisataan di Yogyakarta, pihaknya bersama anggota Asita (Association of The Indonesia Tour’s dan Travel Agencies) terus berupaya untuk meningkatkan pelayanannya. Bahkan, gencar melakukan promosi.

Bahkan, pihaknya melakukan terobosan dan ‘jemput bola’ terhadap wisatawan, baik domestik dan asing dengan servis yang baik.

“Karena jika pelayanan yang buruk hanya akan membuat ‘kapok’ turis untuk datang lagi. Selain itu, untuk memberikan rasa nyaman kami juga bekerjasama dengan biro perjalanan wisata lainnya, agar pelayanannya menjadi lebih optimal,” ujar Edy.

Senada disampaikan pengelola Millenium Tour’s dan Travel, Bangun. Menurutnya, pihaknya akan memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen yang disesuaikan dengan harga yang ada. Apalagi, persaingan usaha biro perjalanan atau travel sekarang ini cukup ketat.

“Kalau harga yang diajukan konsumen cocok dan sesuai dengan kami, serta waktu pemesanan tidak mendadak akan kami layani. Namun, jika harganya tidak sesuai dengan biaya perjalan yang diajukan tersebut terpaksa kami tak layani, demi kepuasan konsumen yang lain,” ujar Bangun.

Sumber: www.kr.co.id, 5 Mei 2006

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyambut positif wacana yang dilontarkan Departemen Perhubungan, terkait upaya menghidupkan kembali jalur-jalur kereta api yang sudah sekian lama ‘mandul’ atau tidak berfungsi. Menurut Sultan, bisa saja itu dilakukan, meski daerah untuk melaksanakannya juga harus menunggu ketentuan atau peraturan baru yang akan dikeluarkan pemerintah.

“Kan mau ada regulasi di bidang transportasi termasuk perkeretaapian, antarpropinsi itu wewenang pusat, dalam propinsi menjadi kewenangan propinsi, dan di kabupaten/kota menjadi wewenang kabupaten/kota sendiri. Dengan demikian, jika dalam satu propinsi akan dikembangkan tidak perlu menunggu izin dari pusat,” ujar Sultan HB X menjawab pertanyaan KR di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (3/5).

Belum lama ini di Jakarta Dephub minta kepada pemerintah daerah dan swasta, untuk menghidupkan kembali jalur kereta api yang sudah tidak beroperasi alias ‘mandul’ di Pulau Jawa, Madura dan Sumatera sepanjang 2.122 km.

Menurut Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro yang juga Komisaris PT KAI, pada tahap awal daerah bisa melakukan studi kelayakan pada lintasan yang sudah tidak beroperasi. Dananya dapat bersumber dari APBD setempat atau menggandeng swasta.

“Arahnya untuk mendukung angkutan lokal yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing,” kata Soemino.

Sultan HB X menilai, memang bisa saja jalur yang dulu pernah ada seperti jalur Yogya-Solo-Semarang, Yogya-Bantul, Yogya-Magelang, antarpropinsi atau antarkabupaten/kota itu dikembangkan. “Peluang ke sana bisa saja. Hanya, masalahnya sekarang yang cocok dikembangkan untuk jalur-jalur seperti itu berupa kereta api, trem, monorel, atau lainnya? Nah kalau Departemen Perhubungan menilai yang layak dikembangkan berupa kereta-kereta ringan, itu sepertinya memang lebih memungkinkan,” ucap gubernur.

Menurut Sultan, jika hal-hal semacam itu dimungkinkan, bagi DIY tidak ada masalah. Seperti yang sekarang dikembangkan Pemprop DKI Jakarta berupa monorel, itu berarti cukup DKI Jakarta saja yang melaksanakan. Tetapi untuk ke sana tentu saja harus menunggu aturan baru yang akan diberlakukan. Pemberlakuan regulasi baru itu dimaksudkan agar daerah juga dimungkinkan memenuhi kebutuhan transportasinya sendiri.

“Saya kira itu memungkinkan saja dilaksanakan di DIY atau daerah lainnya. Namun kalau saya ditanya soal jalur-jalur mana saja yang kemungkinan potensial untuk dikembangkan atau dihidupkan lagi di DIY, saya kira butuh kajian dan studi yang lebih mendalam dari berbagai aspek. Sebab yang diperhitungkan tidak hanya kebutuhan atau kelayakan pada saat ini, namun juga pada masa-masa yang akan datang,” imbuh Sultan.

Jika memang layak dan potensial, kata Sultan, bisa saja jalur kereta api Yogya-Magelang dihidupkan. Namun tentunya perlu studi lebih dulu terhadap sistem transportasi yang ada. Misalnya, pariwisata Yogya-Magelang membutuhkan sistem transportasi tersendiri tidak? Karena makin banyak wisatawan dan semakin tinggi mobilitas masyarakat, lalulintas angkutan umum di Jl Magelang pun semakin padat, sehingga kecenderungan kerawanan atau bahaya di jalan makin besar. Kalau ada kereta api mungkin lebih aman. “Nah, hal-hal semacam itu perlu dikaji,” katanya. (San)-f

Sultan memberikan contoh konkretnya jalur KA Prameks (Prambanan Ekspres) Yogya-Solo yang cukup banyak diminati masyarakat. Kalau nanti jalur ganda double track sudah selesai seluruhnya dan KA Prameks bisa berhenti di Bandara Adisutjipto, tidak tertutup pula kemungkinan untuk dikembangkan jalurnya hingga Madiun atau Cilacap. “Cukup feasible tidak jika jalur itu dibuka? Hal-hal semacam ini menurut saya memang perlu dikaji,” jelasnya.

Menurut Dirjen Perkeretaapian Soemino Eko Saputro, dalam revitalisasi jalur lama KA di daerah itu, nantinya dimungkinkan swasta bersedia membangun kembali jalur yang ada, asalkan biayanya murah dan menguntungkan. “BUMD bisa juga membangun dan mengoperasikannya,” ucap Soemino.

Soemino mencontohkan ruas Banjar-Cijulang Jawa Barat sepanjang 83 km yang potensial dilirik swasta jika pemda setempat sudah melakukan studi kelayakan. Ruas tersebut diproyeksikan menguntungkan karena merupakan akses wisata ke Pantai Pangandaran.

“Untuk percepatan program tersebut, kami akan perkenalkan model light train (kereta ringan) atau rail bus (bus rel) agar investasi dan biaya perawatannya lebih ringan,” ujar Soemino.

Sebab, jika masih menggunakan model heavy train (kereta berat seperti yang ada selama ini), dapat dipastikan sulit untuk mendorong partisipasi swasta.

Menurut Dirjen Perkeretaapian, kebutuhan konstruksi dan perawatan light rail bisa lebih rendah 50% dibanding heavy train. Light train mempunyai tekanan gandar (jarak ruang roda) yang ringan sehingga biaya untuk membangun prasarana dan penyediaan sarana jadi bisa ditekan.

“Sampai sekarang kita belum punya jaringan KA yang menggunakan model light train. Nantinya akan mirip dengan monorel, ringan dan lincah,” jelas Soemino.

Selain menunjang potensi daerah, revitalisasi jalur KA yang mati diharapkan dapat meningkatkan peran KA sebagai sarana transportasi massal. Berdasarkan catatan Dephub, hingga kini share KA untuk angkutan barang baru 0,7% dan penumpang 7,3%. Dari total 6.482 km jaringan KA di Jawa, Madura, dan Sumatera, 2.122 km di antaranya tidak beroperasi. Untuk wilayah Sumatera, jalur yang kini mati sepanjang 512 km, dengan rincian Sumut 428 km, Sumbar 80 km, dan Sumsel 4 km. Sedang di Jawa dan Madura, rel KA yang tidak beroperasi sepanjang 1.060 km meliputi Jabar 410 km, Jateng-DIY 585 km, serta Jatim dan Madura 615 km.

Sumber: www.kr.co.id, 4 Mei 2006