SARASEHAN KOMUNITAS PENCINTA SEPEDA ; Saatnya Dibangun Lajur Khusus Sepeda
KETIKA harga BBM naik pasca Oktober 2006, daya beli masyarakat semakin menurun. Masyarakat mulai memilih jenis transportasi yang paling sesuai dengan kantong sakunya. Bagi masyarakat yang berpenghasilan pas-pasan, kembali bersepeda menjadi pilihan utama. Oleh karena itu pemerintah daerah wajib memfasilitasinya dengan membangun lajur khusus non-motor.
Barangkali itulah pokok-pokok pikiran yang terungkap dalam sarasehan “Jogja Kembali Ngonthel” yang diselenggarakan oleh Jogja Onthel Community (JOC) yang diketuai Slamet Suhartono, di kampus Universitas PGRI Yogyakarta, Sonosewu Kasihan Bantul, belum lama ini. Sarasehan yang dihadiri komunitas pecinta sepeda dari Jakarta, Magelang, Klaten, dan DIY itu menghadirkan pembicara Cholis Aunurrohman, Office Manager Institute for Transportation Studies (Instran), Peter Lawalosa dari Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Yogyakarta, dan Suparlan, Direktur Walhi Yogyakarta.
Cholis memaparkan, Indonesia kini dihadapkan pada liberalisasi transportasi. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun sektor transportasi, memaksa sebagian urusan transportasi diserahkan kepada pihak swasta. Jika pemerintah daerah tidak memiliki filter maka kota-kota di Indonesia akan dibanjiri kendaraan bermotor dan sepeda onthel akan tersingkir dari sistem transportasi. Tersingkirnya sepeda onthel dari sistem transportasi tak lepas dari agenda neo-liberal. Melalui intervensi utang lembaga finansial dunia seperti IMF dan ADB, Indonesia terpaksa harus menggratiskan bea pajak impor kendaraan bermotor. Akibatnya, organisasi perdagangan dunia (World Trade Organizing) membanjiri Indonesia dengan produk-produk otomotifnya. Mereka adalah perusahaan-perusahaan trans raksasa (Trans National Cooperation) berskala global yang tidak mengenal batas negara.
Banjirnya kendaraan bermotor di Indonesia kini sudah pada taraf sangat mengkhawatirkan. Jumlah kendaraan bermotor nasional pada tahun 2003 sudah mencapai 32.774.929 unit. Dengan penyebaran mobil 5.133.746 unit, sepeda motor 23.312.945 unit, dan 432.838 unit bus dan truk. Hanya dalam waktu 12 bulan, jumlahnya meningkat hingga 41.702.442 unit. Terdiri dari mobil 6.748.762 unit, sepeda motor 28.963.987 unit, dan 5.989.693 unit bus dan truk. Dengan tingkat pertumbuhan mencapai 27%.
Dampak dari ekspansi kendaraan bermotor itu, menyebabkan Indonesia kini dilanda krisis nyawa. Angka meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) bertambah menajubkan. Global Road Safety Partnership (GRSP) mencatat jumlah korban lakalantas di Indonesia mencapai 30.000 per tahun, dengan kerugian ekonomi mencapai Rp 41 triliun. “Krisis itu diperkirakan akan terus berlanjut dan semakin meningkat seiring dengan peningkatan kendaraan bermotor di Indonesia” ujar Cholis yang juga dewan penasihat JOC.
Sementara, kerugian produktivitas nasional diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Kerugian sektor transportasi di Jakarta mencapai 5,5 triliun (US$ 617 juta). Biaya itu terdiri atas biaya waktu perjalanan Rp 2,5 triliun dan biaya operasi kendaraan Rp 3 triliun. Selain itu polusi udara akibat kemacetan juga berdampak pada kesehatan Rp 2,815 triliun (US$ 316 juta). Begitu juga di Semarang (2005), biaya perjalanan yang terjadi di dalam kota kini mencapai 1,8 triliun per tahun. Hal yang sama juga dialami oleh kota-kota lain di Indonesia. “Belum lagi kerugian kesehatan akibat buruknya kualitas udara di kota” tambah Cholis.
Hal senada juga diungkapkan Peter Lawalosa. Hidro Karbon (HC) di kota Yogyakarta kini telah melibihi ambang batas. Sedangkan para meter lain seperti Timbal (Pb), Karbon Monoksida (CO), Hidro Karbon (HC), Nitrogen Diaoksida (NO2), Sulfur Dioksida (SO2), juga sudah mendekati ambang batas. Akibatnya biaya kesehatan dari sektor transportasi di kota Yogyakarta mencapai Rp. 400 miliar per tahun atau 8% dari PDRB.
Di tengah kondisi yang buruk, lanjut Cholis, berfikir alternatif untuk membangun lajur khusus sepeda adalah langkah strategis. Para karyawan kantor yang pendapatannya pas-pasan jelas akan memilih naik sepeda daripada naik angkutan umum yang mahal dan tidak nyaman. Kalaupun mereka naik angkutan umum itu disebabkan faktor kepepet saja. Tapi, coba kalau disediakan lajur khusus sepeda, barangkali orang akan memilih bersepeda seperti masyarakat Bogota, Columbia. Sebelum ada lajur khusus sepeda, pengendara sepeda di sana hanya 4% saja. Tapi, setelah dibangunnya lajur khusus sepeda secara terpisah, dalam waktu lima tahun meningkat menjadi 14%.
Suparlan, juga mengharapkan agar semua pihak memiliki kepedulian terhadap kondisi udara kota yang kian mengkhawatirkan. Polusi dan kemacetan di Yogyakarta sudah tidak bisa ditolerir lagi. Oleh karena itu saatnya pemkot Yogyakarta memproteksi keberadaan sepeda onthel dengan cara membangun lajur khusus sepeda.
Sumber: www.kr.co.id, 20 April 2006
