SISTEM KEJAR SETORAN; Sering Mengabaikan Kenyamanan Penumpang
Memasuki tahun 2006, perlu ada perbaikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang. Salah satu bentuk pelayanan publik yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen adalah transportasi. Namun pada kenyataannya masyarakat belum tentu diposisikan sebagai pihak yang perlu memperoleh pelayanan yang baik.
“Permasalahan mengenai pelayanan personal kru bus baik sikap sopir yang ugal-ugalan dan cenderung mengabaikan keselamatan penumpang. Jika dikaji secara mendalam disebabkan oleh dua hal yaitu: armada bus yang relatif banyak sehingga persaingan antar bus jadi tinggi dan sistem setoran. Perilaku buruk tersebut dapat diperbaiki apabila menerapkan pembatasan jumlah bus dengan memperketat ijin trayek dan menerapkan sistem gaji (sopir dan kenek digaji tetap per bulan),” kata peneliti Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) Anggi Rahajeng SE dalam acara diskusi publik dengan tema ‘Konsumen Bus di DIY Masih Merasa Dirugikan’ di Wisma Anggaran Kotabaru, Rabu (11/1).
Anggi mengatakan, jumlah bus di Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Meski begitu hasil yang diperoleh belum maksimal karena tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan misalnya untuk keamanan. Padahal keamanan merupakan faktor utama indikator pelayanan baik yang dilakukan secara personal (kru bus) maupun perusahaan angkutan umum. Disamping faktor keamanan, ketepatan kedatangan bus juga mempengaruhi kegiatan penumpang. Sebab keterlambatan itu, selain menyebabkan penumpang tidak nyaman, juga bisa memicu kemacetan. Sehingga akan merugikan pengguna jalan yang lain.
“Adanya sistem kejar setoran menyebabkan perilaku sopir bus cenderung ugal-ugalan dan mengabaikan keselamatan penumpang. Banyaknya bus-bus milik pribadi menjadikan persoalan ini semakin bertambah rumit, karena pemerintah menjadi kesulitan untuk melakukan pemantauan. Untuk mengatasi persoalan itu akan lebih bijaksana jika sopir digaji secara bulanan,” katanya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Deputi Inspect Ahmad Ma’ruf SE. Menurutnya problem transportasi sebenarnya bersumber pada kapitalisme pelayanan publik.
Hal itu bisa dilihat dari banyaknya bus dan taksi yang kepemilikannya bukan atas nama koperasi, tapi pribadi. Adanya fenomena tersebut menjadikan para pengusaha lebih berorientasi pada keuntungan. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut korbannya adalah konsumen. Untuk mengatasi persoalan itu, selain sistem transportasi harus ditegakkan, manajemennya juga perlu diperbaiki.
Sumber: www.kr.co.id, 12 Januari 2006
