SISTEM MANAJEMEN BERBASIS SETORAN; Picu Perilaku Negatif Angkutan Umum
Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan angkutan pribadi, menjadikan operator angkutan berlomba-lomba untuk mencari penumpang sebanyak-banyaknya. Karena sistem manajemen angkutan yang ada berbasis pada setoran. Sistem inilah yang kemudian melahirkan perilaku-perilaku negatif angkutan umum seperti: kebut-kebutan, berhenti di sembarang tempat hingga melanggar lalu lintas.
Untuk mengatasi persoalan itu Pemda DIY berupaya keras untuk menata kembali sistem transportasi dengan memberikan prioritas pada pengembangan sistem transportasi massal. Bahkan Pemda berencana mengganti sistem lama yang berbasis setoran dengan sistem yang berbasis pembelian pelayanan atau yang dikenal dengan buy the service.
Kabid Angkutan Dinas Perhubungan Propinsi DIY, Ir Bambang Riyanto MS menjelaskan hal tersebut dalam acara diskusi publik dengan tema ‘Sistem Transportasi Massal di DIY’ yang diselenggarakan oleh Institute of Public Policy and Economic Studies (Inspect) di Wisma Anggaran Kotabaru, Selasa (7/3). Saat ini jumlah angkutan yang ada di DIY sebanyak 591 armada, AKDP sebanyak 953 dan angkutan taksi mencapai 800 armada. Untuk membuktikan keberpihakan pada angkutan massal sejak tahun 2000 jumlah tersebut tidak mengalami penambahan. Namun permasalahan muncul ketika penumpang semakin meninggalkan angkutan umum dan beralih ke kendaraan pribadi. Bahkan dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2004 dalam 1 bus jumlah tempat duduk yang terpakai hanya mencapai 27,22 persen.
“Ketiadaan penumpang tersebut tidak hanya berdampak pada perilaku operator angkutan tapi juga berpengaruh pada pendapatan. Akibatnya armada tidak segera diremajakan. Untuk itu dengan adanya sistem transportasi Buy The Service transportasi di Yogyakarta diharapkan bisa menjadi lebih baik,” kata Bambang.
Bambang menambahkan, dalam sistem buy the service pemerintah sebagai pemilik trayek akan membeli layanan operator dalam bentuk kontrak.
Adapun nilai kontrak yang dijual akan disesuaikan dengan nilai Biaya Operasional Kendaraan (BOK) dan keuntungan operator. Sehingga berapapun jumlah penumpang yang diangkut, secara teknis operator tidak akan rugi. Karena akan dibayar dalam bentuk fixed cost sesuai layanan kilometer yang telah ditetapkan. Sebaliknya operator juga harus memenuhi syarat-syarat sesuai standar pelayanan minimum misalnya: fisik bus, standar tempat duduk, fasilitas pelayanan hingga jadwal pemberhentian.
“Secara teknis, sistem buy the service akan memindahkan segala bentuk risiko yang selama ini membebani sopir dan awak angkutan pada pemerintah. Sehingga pemerintah akan menanggung kerugian apabila ada jalur yang kurang efektif. Namun untuk mewujudkan hal itu tidak mudah sebab perlu didukung dengan bentuk regulasi seperti: strategi manajemen lalu lintas, kebijakan penerapan pajak progresif, kenaikan tarif parkir dan pengetatan ijin kendaraan bermotor,” tambahnya.
Sumber: www.kr.co.id, 8 Maret 2006
