Yogyakarta City’s Transportation

Jalur rel ganda (double track) lintas Solo - Yogyakarta sepanjang 59 km akan dioperasikan September mendatang. Saat ini pengerjaan jalur ganda sudah terselesaikan 90 persen (Solo Balapan-Maguwoharjo). Sedang 10 persennya atau sekitar 5,9 km yakni dari timur jembatan Janti - Lempuyangan - Tugu pengerjaannya sudah dimulai sejak akhir April lalu.
Lebih lanjut…

Sumber: www.kr.co.id, 22 Juni 2006

Secara bertahap, terminal barat Bandara Adisutjito yang hancur terkena gempa bumi mulai difungsikan kembali. Meski belum seluruhnya, namun dalam waktu dekat, layanan penumpang pesawat udara melalui terminal ini sudah dilakukan.

Menurut Manajer Administrasi dan Keuangan Bandara Adisutjipto, Aryadi Subagyo kepada KR, Rabu (21/6) kemarin mengemukakan, meski terminal sebelah barat sudah difungsikan, namun demikian terminal sebelah timur dioperasikan. Rencananya, untuk terminal sebelah timur yang biasanya untuk penerbangan internasional ini, digunakan untuk penumpang pesawat Garuda. Sedangkan untuk penumpang pesawat lainnya, diarahkan ke terminal barat. Meski demikian, pembagian ini tidak mutlak.

“Saat ini, terminal sebelah barat masih terus diperbaiki. Bagian yang akan difungsikan adalah sebelah belakang dari bagian yang rusak. Sedangkan untuk bagian depan, memang belum segera direnovasi, namun akan ada pagar pembatas. Dikemukakan Aryadi, sampai saat ini jumlah penumpang pesawat udara yang melalui bandara Adisutjipto cukup tinggi. Setiap hari ada sekitar 3.400 penumpang. Jumlah ini memang cukup padat.

“Saat liburan, jumlah penumpang akan bertambah lagi. Sebelumnya jumlah penumpang juga cukup tinggi, karena banyak kerabat dari luar daerah ingin menengok saudara yang terkena musibah gempa,” katanya.

“Kepadatan ini memang luar biasa. Mereka menyerbu loket maskapai penerbangan, dan membuat pesawat cukup penuh,” katanya.

Dikemukakan Aryadi, berusaha untuk tetap menjaga layanan dengan baik terhadap calon penumpang, meski kondisi bandara sebagian rusak akibat gempa.

Kapasitas ruang tunggu dan keberangkatan internasional ini memang terbatas, yakni hanya menampung sekitar 180 penumpang saja. Untuk mengatasi keterbatasan daya tampung tersebut, maka penumpang yang masuk di ruang keberangkatan ini adalah yang sudah mau berangkat setelah sebelumnya melakukan boarding pass.

Sebelumnya, bandara sempat ditutup karena terjadi retak-retak di landasan pacu. Bandara dapat dibuka kembali setelah retak-retak diperbaiki. Landasan yang mengalami keretakan berada di sebelah barat, atau dekat dengan jurang sungai. Keretakan berada di hampir separuh landasan. Sehingga memaksa bandara tidak dapat dioperasionalkan.

“Yang jelas, semua jadwal penerbangan melalui bandara tetap dapat dilayani,” tambahnya.

Salah satu penumpang mengemukakan, kepergian ke Jakarta dan tinggal di tempat saudara semata-mata untuk menenangkan diri. Jika terus di Yogya, rasanya tidak nyaman, karena harus tidur di luar dan dilanda cemas karena gempa susulan masih terjadi.

Sumber: Kedaulatan Rakyat Online, 22 Juni 2006

Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo, mengatakan, penjualan kendaraan bermotor pada semester I tahun 2006 ini mengalami penurunan hingga 49 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2005. Untuk meningkatkan penjualan ini, Gaikindo akan menggelar pameran otomotif berskala internasional yakni Indonesia International Motor Show/IIMS the 14th 21-30 Juli 2006 di Balai Sidang Jakarta.

Sedangkan penjualan kendaraan bermotor pada tahun 2006 juga diperkirakan sekitar 320.000 hingga 350.000 unit atau menurun dari tahun 2005 yang mencapai 500.000 unit. ”Target kami yang semula 400-500 ribu unit itu karena kita perkirakan pada bulan April dan Mei ada kenaikan. Namun yang terjadi hingga akhir Mei penjualan baru 150 ribu unit dengan penjualan tertinggi pada bulan Mei 25 ribu unit. Jadi kita hanya berani menargetkan sebesar 320.000-350.000 unit sampai akhir tahun,” kata Bambang.

Menurutnya, lesunya pasar mobil dalam negeri juga memberikan dampak terhadap penutupan tiga pabrik mobil, seperti pabrik Timor. Kapasitas produksi yang seharusnya 800 ribu unit kini hanya tinggal 320 ribu unit.

Menyinggung tentang pameran, ketua Penyelenggara pameran IIMS Wiwiek Kurnia mengatakan, selama pameran ini ditargetkan transaksi Rp 1,2 triliun. sedangkan peserta pameran ini akan diikuti 151 partisipan dari 21 agen tunggal pemegang merek (ATPM) dan 130 non-ATPM. ”kita tahu bahwa sekarang ini pasar otomotif sedang mengalami kelesuan. Namun kita harapkan total penjualan selama pameran itu di atas Rp 1,2 triliun atau lebih besar dari yang diperoleh pada tahun lalu yakni sebesar Rp 1,19 triliun,” katanya.

Dikatakan, dalam pameran mendatang, hampir semua industri otomotif akan memamerkan beberapa produk unggulan mereka serta produk terbarunya. Seperti Toyota, Audi, Suzuki, Nissan, Ford.

Masih lesunya pasar mobil juga dirasakan oleh Manajer Nissan Yogya, Johan Cahaya. Menurutnya, hingga akhir semester kedua 2006 nanti pun, masih belum bisa dipastikan kondisi akan pulih seperti semula. ”Bisa bertahan, dalam arti ada penjualan pun sudah bagus,” kata Johan, kepada KR, di kantornya, Jl Magelang, Yogya.

Namun demikian, kendati tantangan makin berat dan pasar tetap lesu, produk-produk baru mobil tetap jalan, termasuk keluaran terbaru dari Nissan. Karena, produk baru tersebut memang sudah direncanakan dan sudah ada forecast sendiri. ”Hanya saja, mungkin dalam jumlah produk atau kuantitasnya yang dikurangi,” katanya. Diakui pula akibat menurunnya omzet penjualan mobil, maka biaya operasional menjadi tidak tercover lagi dan beberapa dealer terpaksa ‘nombok’. Namun demikian Johan Cahaya mengharapkan tahun 2007 nanti, kondisi perekonomian akan membaik dan pasar mobil bisa merangkak naik pula.

Sumber: Kedaulatan Rakyat Online, 22 Juni 2006

PROBLEMA kemacetan dan kepadatan lalulintas, tak cuma dialami negara berkembang seperti kota-kota besar di Indonesia dan Thailand, serta Bangladesh. Singapura, pun mengalaminya. Sehingga, berbagai upaya dilakukan pemerintah Singapura dalam mengurangi kepadatan jalan-jalan tertentu, yang selama ini memang jadi ’sasaran’ lalulintas mobil pribadi dan mobil-mobil perusahaan.

Salah satu sistem yang diterapkan adalah memasang alat yang dinamakan Electronic Road Pricing/ERP. Kalau kita melewati jalan-jalan tertentu di Singapura, khususnya jalan-jalan protokol dan jalan potensial kemacetan, di atas, biasanya menempel jembatan penyeberangan, akan tampak alat tersebut. Alat ini dilengkapi dengan sensor dengan teknologi canggih, sehingga bisa memantau semua jenis kendaraan yang lewat di bawahnya.

Sistem yang diberlakukan sederhana saja. Untuk setiap jalan, setiap mobil yang lewat akan tersensor dan kemudian dikenakan bayaran secara elektronik antara 80 sen hingga 2,8 dolar Singapura. Sehingga, jangan heran kalau mobil yang kita tumpangi, di sebelah kemudi terdapat sebuah kotak. Karena, kotak yang dinamakan cash box ini berisi persediaan uang untuk membayar ERP. Alat ini merupakan In Vehicle Unit. Jadi, pengemudi harus setiap saat mengontrol apakah persediaan uangnya mencukupi untuk bisa melewati jalan yang diberlakukan sistem ERP tersebut. Apabila persediaan uang sudah tak mencukupi, dan pengemudi lupa mengontrol, alat ini akan memberikan tanda warning kepada pemiliknya.

Memang, alat ini tampak cukup efektif karena mulai banyak kendaraan yang terpaksa menghindari jalan-jalan ERP. Alhasil, kepadatan lalulintas pun bisa diratakan dan disebar di beberapa jalan lainnya. Pemberlakuan sistem ERP adalah jam-jam tertentu, sementara untuk jam sepi dan tidak sibuk, dibebaskan, seperti misalnya pukul 10.00-12.00 dan pada tengah malam.

Penerapan sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar, karena hampir semua pengendara paham betul aturan lalulintas dan mereka mentaatinya dengan penuh kesadaran. Wisatawan yang berkunjung ke Singapura, akan dibuat nyaman berada di jalan, baik memakai kendaraan sewa, maupun angkutan umum. Sebab, selain budaya ‘mengalah’ sangat dirasakan, juga hampir tak pernah mendengar suara klakson mobil. Suasana tenang benar-benar terasa di jalan raya. Dengan penerapan ERP ini, kenyamanan pemakai jalan menjadi makin terjamin. Kuncinya sederhana, yakni kesadaran dan menghargai orang lain.

Sumber: www.kr.co.id, 6 Mei 2006

Pertambahan jumlah kendaraan yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas secara tidak langsung memicu terjadinya kemacetan. Keberadaan traffic light yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadikan traffic light hanya sekedar pelengkap jalan. Padahal jika dikaji secara mendalam traffic light adalah hal yang penting dalam berlalu lintas. Untuk itu selain mengoptimalkan pelayanan, traffic light perlu diperbaiki dengan mendahulukan angkutan umum. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Organda DIY Johnny Sunu pada KR di ruang kerjanya, Kamis (4/5).

Jhonny mengatakan, perkembangan transportasi dan pusat-pusat perbelanjaan harus selalu dipantau. Sebab jika tidak ditangani secara serius cepat atau lambat akan memicu terjadinya kemacetan. Untuk mengatasi persoalan itu pihak-pihak yang terkait perlu menyediakan angkutan umum dengan fasilitas yang memadai tapi harganya tetap terjangkau. Jika hal itu terwujud selain kemacetan menjadi berkurang, adanya pencemaran udara akan bisa diminimalisir.

“Tingginya kecenderungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum jika dikaji secara mendalam karena fasilitas angkutan yang kurang memadai. Tapi jika fasilitasnya memadai saya optimis, animo masyarakat untuk menggunakan angkutan umum bisa meningkat,”katanya.

Johnny menambahkan, masalah traffic light dan kemacetan tidak bisa diselesaikan secara sepotong-sepotong atau dari satu sektor. Sebab jika penyelesaiannya hanya sepotong-sepotong disamping hasilnya tidak maksimal, dikhawatirkan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Untuk itu masyarakat pengguna, pelaksana dan dewan harus punya komitmen yang tepat untuk mengatasi persoalan tersebut.

JAKARTA (KR) - Kota Yogyakarta meraih Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2005. Penganugerahan piala yang berkenaan dengan lomba tertib lalu lintas itu dilakukan Menhub M Hatta Rajasa di Dephub Jakarta, Rabu (23/3).

Menhub M Hatta Rajasa menuturkan, pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) bukanlah merupakan tujuan akhir, akan tetapi lebih merupakan sarana pembangkit semangat untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi perkotaan yang efisien dan berkualitas.

“Untuk mewujudkan kondisi seperti itu diperlukan upaya sistematis, bersungguh-sungguh dan sinergi dari berbagai komponen yang terkait,” ujarnya saat menyerahkan penghargaan Wahana Tata Nugraha di Gedung Dephub, Jakarta, Rabu (23/3).

Hatta meminta perhatian, terutama kepada para Bupati dan Walikota, untuk memberi perhatian yang sungguh-sungguh bagi upaya mewujudkan kondisi angkutan kota yang baik di wilayah masing-masing.

Lomba ini dimaksudkan untuk mewujudkan visi mendorong Pemprov, kabupaten/kota meningkatkan tertib lalu lintas dan angkutan kota, dan mendorong peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan disiplin lalu lintas. Kegiatan lomba tersebut juga diselenggarakan mengemban misi terwujudnya peningkatan pelayanan jasa angkutan umum, serta terwujudnya sistem transportasi kota yang efektif, berkualitas, tertib, lancar, aman, cepat, teratur, selamat, nyaman, dan efisien.

Data Selengkapnya, Kota-kota penerima Piala Wahana Tata Nugraha, kategori kota raya: Bandung, Makassar, dan Surabaya. Kategori kota besar: Pekanbaru, Padang, Surakarta, Samarinda, dan Balikpapan. Kategori kota sedang : Sukabumi, Ciamis, Banyuwangi, Binjai, Yogyakarta, Watampone, Lumajang, Jambi, Kuta, Mojokerto, Tulungagung, Bukittinggi, dan Pare-pare. Kategori kota kecil” Stabat, Gianyar, Sungguminasa, Padang Panjang, Sragen, Semarapura, Wonosari, Singaraja, Kepanjen, dan Amlapura.

Kota-kota penerima Plakat Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota tahun 2005, kategori kota Raya diraih Medan dan Palembang. Kategori kota besar diraih Bogor dan Tasikmalaya.

Kategori kota sedang, meliputi Cimahi, Madiun, Tanjung Balai, Dumai, Sengkang, dan Sidoarjo. Kategori kota kecil, meliputi Tabanan, Magetan, Lubuk Pakam, Pariaman, Muara Bungo, Muara Enim, Kota Tanjung, Kota Pelaihari, dan kota Amuntai.

Sumber: www.kr.co.id, 23 Maret 2006

KEBERADAANNYA sebagai fasilitas umum, jalan raya banyak digunakan oleh masyarakat. Jalan raya jarang sekali sepi oleh lalu lalang kendaraan bermotor, mobil, angkutan umum maupun pejalan kaki.

Meskipun sebagai fasilitas umum, para pengguna jalan harus memiliki etika kesopanan di jalan. Beberapa peraturan lalu lintas diberlakukan agar ketertiban senantiasa terjaga. Peraturan-peraturan tersebut bukan hanya sebagai pajangan saja tetapi harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap pengguna jalan, misalnya ke kiri jalan terus atau ke kiri ikuti lampu, dilarang parkir juga tidak membuang sampah sembarangan di jalan.

Kecepatan dalam mengendarai kendaraan harus disesuaikan dengan kondisi jalan, apakah jalan tersebut ramai atau sepi, waktu pagi, siang, sore ataupun malam. Untuk angkutan umum hendaknya tidak menaikkan atau menurunkan penumpang sembarangan.

Dalam memanfaatkan jalan, kita harus menyadari bahwa bukan hanya kita saja yang menggunakan jalan tersebut, tetapi setiap orang berhak menggunakannya. Walaupun itu merupakan hak setiap orang namun, setiap orang berkewajiban untuk menjaga kesopanan di jalan, salah satunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

Oleh: Fajar Nur Farida (Mahasiswa Manajemen Rumah Sakit STIE IEU, Yogyakarta)

Sumber: www.kr.co.id, 20 maret 2006

SLEMAN (KR) - Pelarangan angkutan plat hitam oleh Polres Sleman, bukan karena berpihak kepada salah satu kelompok armada yang memiliki kendaraan plat kuning. Namun hal ini dilakukan sebagai penegakan UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas, yang menjadi tugas dan kewenangan Polri.

Kasatlantas Polres Sleman AKP Djunaidi Sajim menjelaskan hal tersebut, saat dikonfirmasi KR sehubungan munculnya tuntutan pembuatan Perda tentang peruntukan plat hitam, ketika terjadi unjuk rasa kru angkutan plat hitam jalur Tempel-Turi, kemarin. Djunaidi Sajim sebenarnya juga telah menjelaskan hal itu, saat berdialog dengan para pengunjuk rasa tersebut.

“Perda tersebut boleh-boleh saja dibuat, sepanjang tidak berbenturan dengan UU No 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas. Sebab di pasal 34 ayat 1 dan 2 UU tersebut jelas menyebutkan keberadaan plat hitam memang bukan untuk angkutan umum. Begitu pula jika kendaraan tersebut jenis truk, peruntukannya hanyalah untuk angkutan barang,” ujarnya.

Meskipun demikian, pihaknya masih bisa mentolerir dan memaklumi bila ada angkutan plat hitam yang beroperasi membawa barang berikut pemiliknya ke pasar dari jam 04.30 sampai jam 06.00 pagi. Setelah itu angkutan ini tak boleh beroperasi sebagai angkutan umum. “Kalau alasannya untuk mengangkut kegiatan pengajian ibu-ibu, pegawai dan antar jemput sekolah, itu kan bisa pakai plat kuning, yang peruntukannya sesuai UU memang untuk angkutan umum,” tandasnya.

Hal senada juga dikatakan Ketua DPD Organda Kabupaten Sleman, Poerwanto JR. Menurut dia, agaknya sulit bagi DPRD Sleman untuk membuat Perda tentang angkutan plat hitam. Sebab UU No 14 tahun 1992 itu sudah cukup lengkap dan jelas. “Apakah Perda akan bertentangan dengan Undang-undang, itu tidak bisa,” tegas Poerwanto yang juga Ketua Koperasi Angkutan ‘Pemuda’ itu.

Poerwanto pun mengaku, menyusul terjadinya unjukrasa para kru angkutan plat hitam kemarin, pihaknya juga meningkatkan kewaspadaan terhadap armada bus dan angkot yang dioperasikan. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan. “Kami juga meminta bantuan dari Polri untuk terus memantau keamanan armada yang kami operasikan. Namun sampai pukul 14.00 kemarin belum ada laporan kejadian yang menonjol,” paparnya.

Ketua DPRD Sleman Rendradi Suprihandoko SH mengatakan, ia dan anggota dewan lainnya bisa memaklumi persoalan yang mendasar, yang menjadi keluhan kru dan pengguna angkutan plat hitam kemarin. Khususnya masalah kebutuhan hidup para kru dan kelancaran transportasi pedagang.

“Dewan tetap akan menampung keluhan itu dan menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat dengan Polres dan instansi terkait di Pemkab Sleman. Namun demikian, kami mengharapkan koordinator angkutan plat hitam juga memberikan masukan-masukan positif kepada Dewan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan kepada para koordinator, yang semestinya dipatuhi para anggotanya,” ujarnya.

Hal senada dinyatakan Wakil Ketua DPRD, Imam Suhadi. “Kami di dewan juga kasihan kalau sampai hasil bumi dari petani tidak terangkut sampai di pasar. Begitu juga kalau para pedagang kemudian terganggu aktivitasnya, hanya gara-gara kendala transportasi,” tegasnya.

Sumber: www.kr.co.id, 11 Maret 2006

Diskusi masalah transportasi hampir selalu diwarnai wajah murung, geram dan frustasi. Tendensi demikian mudah dimengerti karena kondisi transportasi kita (hampir di semua kota besar) kini terasa semakin runyam. Isu-isu yang mencuat ke permukaan dalam sepuluh tahun terakhir ini adalah kemacetan, dominasi penggunaan kendaraan pribadi, marginalisasi angkutan umum, aksi premanisme di jalan raya, polusi udara, dan sejenisnya. Pemerintah sesungguhnya telah membuat berbagai macam peraturan, tetapi nampak tidak efektif mengendalikan situasi semacam itu. Para pakar juga telah menawarkan alternatif solusi, tetapi kelihatan selama ini hanya menjadi dokumen yang lebih sering dipakai sebagai ‘mantera’ pejabat menjawab pertanyaan rakyat.

Apabila kita tengok ke belakang, kekacauan transportasi kita terjadi mulai pertengahan tahun 1970-an ketika pemerintah Orde Baru sangat gencar menghadirkan investor dan modal asing untuk membangun bermacam-macam industri, termasuk kendaraan bermotor. Di sekitar Jakarta berdiri pabrik-pabrik perakitan kendaraan bermotor berbagai macam merk. Pabrik-pabrik itu menyerap ribuan tenaga kerja, dan dipercayai sebagai bagian dari upaya yang sangat strategis mengurangi pengangguran. Sebagian produksinya menjadi komoditi eksport, dan sebagian besar yang lain membanjiri kota-kota besar.

Ketika itu, kehadiran kendaraan bermotor disambut baik oleh semua kalangan: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Bagi pemerintah, kehadirannya bukan hanya bagian dari upaya memfasilitasi kebutuhan transportasi, tetapi yang terpenting adalah lambang keberhasilan pembangunan ekonomi. Bagi swasta, kehadirannya adalah membuka peluang bisnis yang menggiurkan, terutama karena pangsa pasar yang sangat besar. Bagi masyarakat, kehadirannya adalah simbol yang dapat mengangkat status sosial. Nilai kendaraan bermotor lebih tinggi daripada nilai sawah atau pekarangan. Sawah atau pekarangan dianggap sebagai simbol kehidupan tradisional-agraris (ndeso), sedangkan kendaraan bermotor adalah simbol kehidupan modern-industrial.

Tetapi sambutan ‘gegap gempita’ semacam itu harus dibayar mahal. Karena bukan hanya menyuburkan tabiat konsumerisme, tetapi juga semakin memperparah kondisi transportasi. Dalam konteks ini, transportasi dapat disebut sebagai arena walfare colonialism, yaitu ketika harus menjadi tumbal kenikmatan semu pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Ironi, kekacauan sektor transportasi tidak disadari sebagai implikasi kebijakan yang keliru, tetapi justru dianggap sebagai risiko yang harus dibayar. Mereka tahu bahwa keselamatan di jalan raya semakin terancam, kecepatan semakin rendah, ketepatan waktu semakin tidak terjamin, polusi udara semakin parah, tetapi konon mereka merasa nikmat karena kebutuhan politik, ekonomi, status yang diimpikan dapat terpenuhi. Mereka sengsara, tetapi membawa nikmat, meskipun kenikmatan itu sesungguhnya hanya semu.

Kondisi transportasi kita menjadi semakin runyam ketika harus berpapasan dengan sektor-sektor lain yang berkembang tidak terkendali. Berkembangnya real estate misalnya bukan hanya telah mengubah lahan-lahan subur menjadi perumahan, tetapi juga telah menambah beban transportasi. Beban itu menjadi semakin berat ketika dalam sepuluh tahun terakhir ini pemerintah memberi izin berkembangnya pertokoan dan mall. Barangkali benar, berkembangnya pertokoan dan mall bisa menambah pajak dan retribusi daerah, atau komisi pejabat, tetapi sesungguhnya semakin memperparah kondisi transportasi. Dalam konteks ini, transportasi dapat disebut sebagai arena internal capitalism, yaitu ketika harus menjadi mangsa perkembangan sektor-sektor lain (perumahan, perdagangan dsb).

Lalu apa yang perlu dilakukan? Langkah pertama adalah pemerintah harus berani mencanangkan kebijakan yang membatasi jumlah penggunaan kendaraan bermotor pribadi masuk ke jalan-jalan protokol. Pembatasan ini sangat diperlukan karena betapapun indahnya kebijakan transportasi akan sulit diimplementasikan ketika jumlah kendaraan bermotor pribadi berkembang tidak terkendali. Kebijakan road pricing, three in one misalnya, bisa menjadi alternatif menjawab persoalan ini.

Kemudian bersamaan dengan itu perlu segera dilakukan perbaikan angkutan umum. Perbaikan itu hendaknya mencakup: kualitas/kondisi kendaraan, pengelolaan, sumber daya manusia, dan masalah keuangan. Dalam hal pengelolaan angkutan kota misalnya, pernah ada usulan agar besaran pendapatan crew bukan berdasarkan setoran kepada juragan, tetapi berupa gaji bulan dan tunjangan. Dengan cara demikian, crew bisa lebih terjamin, aman, dan memiliki kepastian. Supaya pengusaha jasa angkutan kota tidak dirugikan, pemerintah bisa memberi subsidi dan insentif kepada mereka berdasarkan prestasi yang dicapai. Misalnya semakin baik pelayanan yang diberikan, semakin besar insentif yang diberikan.

Pemerintah juga perlu menertibkan kembali peruntukkan dan tata ruang perkotaan, baik terkait dengan kompleks-kompleks perumahan, perkantoran, pusat hiburan dan kegiatan ekonomi (terutama pertokoan dan mall). Keberadaan kompleks-kompleks tersebut hendaknya memperhatikan beban transportasi. Keberadaan kompleks-kompleks tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi mempengaruhi (sekaligus dipengaruhi) oleh sektor transportasi, karena itu perencanaannya harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Last but not least, pemerintah, termasuk aparat kepolisian juga harus segera mengatur masalah parkir. Premanisme parkir ditengarai semakin merajalela, jangan sampai pemilik kendaraan terus-menerus menjadi sapi perahan.q-s

Oleh: Prof Dr Sunyoto Usman (Dosen Jurusan Sosiologi, Fisipol UGM)

Sumber: www.kr.co.id, 10 Maret 2006

KESEMRAWUTAN lalu-lintas di Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya, membuat kita berandai-andai. Kapankah kita mampu menyelenggarakan sistem transportasi yang berbudaya, tertata, sopan, aman dan nyaman?

Semakin maju zaman ini bukannya semakin berbudaya masyarakatnya, tetapi semakin menjadikan manusia kian menunjukkan wajah aslinya sebagai orang yang sok berkuasa.

Memang untuk membangun transportasi yang berbudaya perlu dukungan kuat dari pemerintah dan masyarakat,serta semua pihak yang terkait. Sebagaimana direkomendasikan pada seminar ‘Sistem Transportasi Masa Depan Yogyakarta’, ada baiknya PT Kereta Api mulai memfokuskan diri pada upaya pengiriman cargo. Dengan begitu kalau KA ikut menangani cargo, jalan raya tidak akan dipenuhi oleh truk tronton. Dan ini berakibat juga bagi awetnya jalan raya.

Memang pantas didukung penegasan Kepala Dinas Perhubungan DIY, Ir Setyasa Hardjowisastro MSi, untuk menangani transporasi di Yogyakarta, memerlukan dukungan dan peran aktif berbagai pihak, baik dari eksekutif, legislatif, masyarakat maupun unsur pendidikan sehingga dapat terwujud dan terlaksana dengan baik.

Dengan kata lain perlu sinergi dan kerja sama yang baik, terutama menyangkut penerapan sistem manajemen transportasi karena transportasi tidak mengenal batas wilayah dan akan saling bersinggungan, selain mengingat letak kabupaten dan kota di Propinsi DIY yang relatif dekat.

Dan dari rencana pengembangan jalan di DIY terlihat skenario bahwa sistem transportasi di DIY diarahkan kepada pengembangan sistem pusat kegiatan. Rencana pengembangan jaringan jalan, rencana peningkatan fungsi jalan dan rencana pengembangan sistem angkutan massal.

Memang dalam kaitan ini perlu rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek diperlukan perubahan sistem yang sudah ada, yakni sistem setoran menjadi ‘buy the service’-pelayanan jasa. Dengan cara ini standar minimum pelayanan angkutan umum akan terjamin keandalannya. yaitu ketepatan jadwal dan trayek serta keamanannya. Memang diperlukan niat baik dan ‘legawa’nya para pengusaha bis kota. Atau kalau perlu pemerintah daerah yang mengkoordinasi pengusaha ini untuk bisa tertib. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian mengubah pola transportasi kota dengan mengandalkan angkutan umumnya untuk menjadi penopang utama pergerakan masyarakat. Dan ini kalau bisa harus segera diwujudkan.

Sebab transportasi kota yang kacau membuat masyarakat enggan untuk menggunakannya. Dan mereka lebih menggantungkan pada kendaraan pribadi. Tetapi kalau transportasi kotanya nyaman, aman, dan tepat waktu, orang bakal berbondong-bondong menggunakan angkutan kota, yang dinilai lebih efektif, aman, ringan di kantong dan jelas sampai. Bahkan orang luar kota pun akan enak menggunakannya. Tetapi kalau angkutan kotanya semrawut, saling salib, saling kejar mengejar hanya demi setoran, dan gagahan-gagahan di jalan raya, maka kengerian yang muncul dan membuat masyarakat ogah untuk menggunakan transportasi kota.

Kehidupan kota amat tergantung juga dari transportasi kotanya.

Malahan apabila transportasi kota bisa diandalkan di waktu malam, bukan barang aneh kalau kehidupan malam di Yogyakarta ini juga bisa terwujud dan menggeliat. Tinggal bagaimana nawa itu dari pemerintah daerah. Kebutuhan masyarakat banyak juga perlu dipikirkan. Bukan waktunya lagi mementingkan kebutuhan sendiri sekarang ini.

Dan kalau transportasi kotanya bagus, masyarakat akan meninggalkan motor dan mobilnya di rumah dengan demikian juga mengurangi polusi udara di kota yang padat ini.

Semoga mimpi ini segera bisa terealisasi.

Sumber: www.kr.co.id, 27 Februari 2006